Percepat Pemulihan, Izin Eksplorasi Emas di Bima Mesti Dicabut

MATARAM, KOMPAS.com - Izin Usaha Pertambangan eksplorasi emas oleh PT Sumber Mineral Nusantara, di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mesti dicabut untuk mempercepat pemulihan keadaan pasca tragedi berdarah di Pelabuhan Sape, Sabtu (24/12/2011), pekan lalu.

Ridha Saleh, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan, Rabu (28/12/2011), di Bima, bahwa izin tambang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2010 itu yang menjadi sumber konflik di masyarakat. Izin yang dimaksud Surat Keputusan (SK) Nomor 188.45/357/004/2010.

"SK itu angka setan yang menjadi pemicu konflik di Sape. SK tersebut mesti dicabut untuk menenangkan masyarakat dan menciptakan suasana menjadi kondusif kembali," kata Ridha Saleh, di Bima.

Secara terpisah Bupati Bima Ferry Zulkarnain menyatakan akan mempertimbangkan pencabutan SK No 188 itu. "Komnas HAM menyarankan demikian, dan peluang itu ada (pencabutan SK). Namun saya perlu jaminan dari pemerintah pusat, sebab dalam hal ini dilakukan diskresi, ini kembali ke undang-undang," kata Ferry.

Ferry berpendapat, pencabutan izin tambang harus memperhatikan ketentuan undang-undang, yakni apabila perusahaan melakukan tindak pidana, perusahaan melanggar kewajibannya, atau perusahaan menyatakan diri pailit.

Izin eksplorasi emas yang dikeluarkan oleh Pemkab Bima itu ditentang keras oleh warga Desa Sumi. Bahkan ketika bupati mengeluarkan SK penghentian sementara kegiatan tambang pada 23 Desember 2011 lalu, SK tersebut juga ditolak warga. Warga Sumi hanya menuntut, SK No 188 itu dicabut demi pertimbangan kelestarian lingkungan.

Sumber:http://regional.kompas.com/read/2011/12/29/11054630/Percepat.Pemulihan.Izin.Eksplorasi.Emas.di.Bima.Mesti.Dicabut

Bunuh Rakyat Bima, Walhi Minta Pemerintah RI Adili Managing Director ARX, John C. Carlile

JAKARTA, PedomanNEWS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Pemerintah RI agar mendesak pemilik 95 persen proyek tambang Bima, Arch Exploration dengan kode perusahaan ARX bertanggungjawab dan diadili atas penembakan rakyat di Bima. Hal ini disampaikan Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI, Pius Ginting kepada PedomanNews.com, Jakarta, Rabu (28/12/2011).

"Pemilik 95% proyek tambang Bima yang ditentang warga, Arch Exploration dengan kode perusahaan ARX lewat Managing Director John C. Carlile pada 28 Desember 2011 lewat situs perusahaan www.arcexploration.com.au berusaha lepas tanggung-jawab atas penembakan rakyat di Bima," ujarnya.

Masyarakat Sipil Siapkan Aksi Massa

Jakarta,  - Kelompok masyarakat sipil yang membentuk sekretariat bersama terkait reformasi agraria dan konflik pengelolaan sumber daya alam menyiapkan aksi massa serentak. Di daerah-daerah, berbagai aksi sudah dimulai dan puncaknya ditargetkan awal Januari 2012.

Isu aksi secara umum adalah reformasi agraria yang selama berpuluh-puluh tahun tidak tuntas diselesaikan. Selain itu, mendesak pemerintah menghentikan kekerasan aparatnya terhadap warga negara. ”Semua prosedur biasa sudah ditempuh untuk memperoleh solusi, tetapi tidak kunjung ada perbaikan,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry Nahdian Furqan di Jakarta, Selasa (27/12).

Di daerah-daerah, kantor kepala daerah, instansi pemerintah, dan gedung DPRD akan menjadi sasaran penyampaian aspirasi. Di Jakarta, Istana Presiden dan Gedung MPR/DPR/DPD yang akan menjadi sasaran aksi massa.

”Sejauh ini, belasan ribu peserta aksi dari sejumlah daerah dan kelompok akan bergabung ke Jakarta,” kata Berry. Berbagai kekerasan di daerah, seperti Mesuji dan Bima, dijadikan momentum gerakan menuntut reformasi agraria dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.

Di Jakarta, 20 hari lebih warga sekitar perkebunan besar dan pertambangan dari Jambi, Lampung, dan Kepulauan Riau berkemah di depan pintu gerbang Gedung MPR/DPR/DPD. Mereka menuntut pencabutan izin konsesi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, di antaranya dengan aksi jahit mulut 28 warga Pulau Padang, Kepulauan Riau.

Kembali ke konstitusi

Mengenai aksi massa serentak itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (STI) Henry Saragih mengatakan, hal itu bentuk seruan agar pemerintah kembali pada konstitusi. Secara gamblang, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, seluruh kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

”Yang terjadi, semuanya dilanggar. Bukannya melindungi penguasaan tanah yang sudah kecil oleh warga, pemerintah justru mendorong penguasaan tanah dan sumber daya alam kepada korporasi besar,” katanya. Yang terjadi, warga terus kehilangan gantungan hidup.

Lebih parah lagi, menurut Henry, pemerintah kian menyudutkan warga. Salah satunya, UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang disahkan 17 Desember 2011. ”Reformasi agraria harus dilakukan. Harus jelas mana tanah untuk negara, warga, dan swasta. Untuk hutan, sawah, dan lain-lain. Kalau tidak, bentrokan akan terus terjadi,” katanya.

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/12/28/0434150/masyarakat.sipil.siapkan.aksi.massa

Ribuan Warga Demonstrasi Kutuk Tragedi Sape, Bima

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM- Sekitar seribu warga dari berbagai elemen masyarakat di Nusa Tenggara Barat menggelar unjuk rasa di Mataram, Selasa, terkait tragedi berdarah di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, 24 Desember 2011.

Warga pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menggelar aksi di depan Gedung DPRD NTB yang berlokasi di Jalan Udayana, Kota Mataram. Pengunjuk rasa tidak diperbolehkan memasuki halaman DPRD NTB yang dijaga ketat oleh polisi.

Koalisi Rakyat NTB itu dikoordinir oleh sejumlah aktivis organisasi kepemudaan, mahasiswa, lingkungan hidup dan ormas lainnya.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Ali Hasan Al Khairi, juga terlihat mengkoordinir pengunjuk rasa. Seperti aksi-aksi sebelumnya yang digelar pascatragedi berdarah di Pelabuhan Sape, mereka menuntut pencabutan usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).

IUP bernomor 188/45/357/004/2010 itu diterbitkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, yang mencakup areal tambang seluas 24.980 hektare di wilayah Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu.

Pengunjuk rasa juga terus menuntut pertanggungjawaban sekaligus pencopotan Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wahyunadi dan Kapolres Bima AKBP Kumbul atas tewasnya dua warga Bima yang ditembak polisi saat pembubaran paksa unjuk rasa di Pelabuhan Sape.

"Kami menuntut pertanggungjawaban Kapolda NTB, Kapolres Bima, Bupati Bima. Hentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasi," ujar seorang orator.

Orator lainnya menyoroti tindakan represif aparat kepolisian yang berlindung dibalik alasan telah menganggu ketertiban umum. Warga berpendapat unjuk rasa di Pelabuhan Sape hingga mencuat tragedi berdarah itu dilakukan warga Bima untuk mempertahankan sumber-sumber kehidupannya. Usaha tambang emas di Bima itu dikhawatirkan berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang berakibat petani kesulitan air.

Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara

Sumber Lengkap : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/27/lwuign-ribuan-warga-demonstrasi-kutuk-tragedi-sape-bima

Bima Masih Mencekam

Situasi di Kecamatan Lambu dan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih mencekam pascatragedi berdarah di Pelabuhan Sape. Sejak Ahad pagi, warga mengamuk dan merubuhkan kantor yang telah dibakar sehari sebelumnya.

Warga yang membawa senjata tajam juga memblokir jalan, guna membendung pergerakan polisi karena beredar kabar, polisi akan menggelar "sweeping". Warga memblokade jalan akses menuju Kecamatan Lambu, yang menghubungkan Lambu dengan Kecamatan Sape.

Khusus di Kecamatan Lambu, warga berkonsentrasi di dua desa yakni Desa Rato dan Desa Suni. Delian Lubis, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Cabang Bima, yang dihubungi dari Mataram, mengatakan, warga masih trauma dengan tindakan represif polisi sehingga mempersiapkan diri untuk melawan.

Bahkan, warga Kecamatan Lambu masih melampiaskan kemarahan. Mereka mengamuk dan merubuhkan sisa bangunan kantor milik pemerintah yang dibakar saat polisi membubarkan paksa unjuk rasa disertai blokade jalan di Pelabuhan Sape, Sabtu (24/12) pagi.

Pada 24 Desember 2011, aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB dan satuan TNI serta aparat terkait lainnya, membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, yang telah berlangsung sejak 19 Desember 2011.

Pelabuhan Sape berlokasi di Kecamatan Sape, namun warga pengunjuk rasa yang menguasai kawasan itu merupakan penduduk Kecamatan Lambu, yang melakukan aksi protes terhadap usaha penambangan di wilayah Lambu.

Polisi menggempur pengunjuk rasa dengan tembakan hingga dua orang dilaporkan tewas terkena peluru, dan puluhan warga pengunjuk rasa lainnya luka-luka. Kedua korban tewas itu dilaporkan bernama Arif Rahman (18) dan Syaiful (17), keduanya warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Beberapa jam kemudian, pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB menginformasikan kader mereka Immawan Ashary, juga tewas dalam tragedi itu.

Ribuan pengunjuk rasa yang terdesak saat digempur polisi, berpencar dan kelompok yang kembali ke Kecamatan Lambu, murka dan membakar Kantor Desa Lambu, rumah Kepala Desa Lambu, dua unit rumah anggota DPRD NTB Dapil IV (Kota Bima dan Kabupaten Bima), serta Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Lambu.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/25/lwrazs-bima-masih-mencekam

UU LINGKUNGAN HIDUP

 1.   UU 23 1997 - TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

 2.   UU 32 2009 - TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH

 3.  UU_TENTANG_SAMPAH_TH_2008

 4.  UU MINERAL BATU BARA TH 2009

Kampanyekan Pengurangan Pemakaian Plastik

Jakarta, PelitaOnline -SEMAKIN menumpuknya sampah di Jakarta, yang pada tahun 2010 diperkirakan hingga 6.000 ton per hari bisa menjadi masalah. Sebab didalam tumpukan sampah tersebut terdapat limbah plastik, dan material tersebut membutuhkan waktu yang lama dalam proses penguraiannya. 

Sebagai langkah antisipatif serta mengurangi pemakaian plastik, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Veneta System melakukan kampanye bersama dengan titel "Lebih Bijak, Lebih Murah dan Lebih Lestari". 

"Atas dasar kesamaan pandangan atas dampak buruk dari penggunaan plastik, walhi dan veneta system sepakat melakukan kampanye bersama," tegas Direktur Veneta System Nikolas Kusmadi di Jakarta, Jumat (30/9). 

Menurut Koordinator Divisi Penggalangan Sumber Daya Walhi Ali Akbar, kampanye anti plastik sendiri telah dilakukan oleh Walhi sejak tahun 2000 yang lalu. Dan sudah sejak lama Walhi mengkampanyekan untuk lebih bijak dalam menggunakan plastik dalam mendukung kebutuhan hidup. 

"Goalnya, kita harapkan masyarakat berhenti menggunakan plastik, atau paling tidak ada kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik sampai 50 persen," tandasnya. 

Walhi juga menyerukan kepada pemerintah untuk membuat regulasi penggunaan plastik terutama penggunaan kantong sekali pakai yang dapat dibuang menjadi sampah yang bisa diuraikan.  Sementara itu, pihak Veneta telah mengawali penggunaan plastik ramah lingkungan, dan dalam waktu dekat ini akan ditingkatkan menjadi stop penggunaan kantong plastik. 

"Melalui 150 outlet Veneta System yang ada, kita kampanyekan program donasikan penggunaan plastik anda untuk keselamatan lingkungan Indonesia," tutup Akbar.


Sumber berita : http://www.pelitaonline.com/read/iptek/nasional/28/8183/kampanyekan-pengurangan-pemakaian-plastik/

FKPN Banten & Walhi Gelar Dialog Interaktif

SERANG, (KB).- Dalam memperingati Hari Pangan se-Dunia dan HUT ke-31 Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), Front Kebangkitan Petani dan Nelayan (FKPN) Banten bekerjasma dengan Walhi Eksekutif Nasional menggelar dialog interaktif di Kebon Kubil Garden Party & Resto di Jalan Bhayangkara, Lingkungan Hegar Alam Kota Serang, hari ini.

Ketua panitia pelaksana Daddy Hartadi, kemarin, menjelaskan dialog interaktif ini mengusung tema: "Mencari Cara Menghadang Gempuran Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagai Bentuk Konkret Perlindungan terhadap Petani dalam Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan".

Menurut Daddy, kegiatan ini diharapkan mampu merumuskan, menyelaraskan, dan menyatukan kebijakan pertanian dengan kebijakan penataan struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan atas bumi, air, dan kekayaan alam lain bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, kata Dady, kegiatan ini juga merupakan suatu upaya untuk mengembalikan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional, yang diharapkan dapat membebaskan petani dari jerat kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan, guna mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional

Narasumber dialog adalah M. Ali Akbar (Deputi Direktur Walhi Eksekutif Nasional), Usep Setiawan (Staf Khusus Kepala BPN RI Bidang Hukum), Hj. Ratu Tatu Chasanah (Wakil Bupati Serang), Dadang Hermawan (Kepala Dinas Pertanian Kab. Serang), Rachmat Ginandjar (Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat/Harian UmumKabar Banten), dan Henry Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia).

Dialog yang akan dipandu Eka Satialaksmana ini akan dihadiri para petani dan kelompok tani, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), anggota organisasi pergerakan mahasiswa, dan pers. Metode dialognya presentasi dan diskusi. (Rifki/Job)***

Sumber :  http://kabar-banten.com/news/detail/3321

WALHI : PERDAGANGAN KARBON TAK KURANGI PEMANASAN GLOBAL

Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nasional (Walhi), Ali Akbar, mengatakan, perdagangan karbon tidak menjamin pengurangan dampak pemanasan globali. Menurutnya, perdagangan karbon bukan jalan terbaik untuk mengurangi dampak pemanasan global, melainkan menurunkan daya konsumsi masyarakat. Hal tersebut dikemukakannya dalam acara diskusi yang bertema "Carbon Trading, Siapa Untung?" di Jakarta, Kamis (15/7).

Menurut dia, perdagangan karbon yang merupakan salah satu isi Protokol Kyoto tersebut justru akan merugikan negara berkembang yang memiliki hutan tropis penghasil karbon. Perdagangan karbon, katanya, dapat memberikan dampak pada wilayah konservasi di negara berkembang termasuk Indonesia seperti swastanisasi hutan negara, marginalisasi posisi rakyat, dan penyerahan kawasan dalam jangka panjang.

Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfer. Pasar perdagangan karbon sedang mengalami perkembangan yang membuat pembeli dan penjual kredit karbon sejajar dalam peraturan perdagangan yang sudah distandardisasi.

Senada dengan itu, pembicara lainnya Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa mengatakan, jika semua negara berkembang pemilik hutan tropis memasuki pasar karbon, bisa dipastikan harga karbon akan jatuh. Sehingga, lanjutnya, target pengurangan emisi karbon tidak akan tercapai.

Ali mengatakan, dalam beberapa hal perdagangan karbon sama sekali tidak berkaitan dengan upaya penanggulangan krisis bumi. Ia menilai, Indonesia boleh saja ikut serta dalam agenda tersebut namun dengan beberapa syarat yang diantaranya menyiapkan infrastruktur kebijakan dan kelembagaannya. Selain itu, tambahnya, dengan meningkatkanposisi tawar-menawar dan tidak menjadikan perdagangan karbon sebagai bisnis barudengan mengabaikan agenda penyelamatan lingkungan hidup.Perdagangan karbon merupakan salah satu isi Protokol Kyoto untuk mengurangi   emisi sebagai dampak dari pemanasan global.

Sumber Berita : ANTARA News

Walhi Salurkan Zakat Buat 400 Yatim Piatu Tsunami

Deputi Direktur Walhi Nasional, Ali Akbar (kiri) dan Direktur Walhi Aceh, T.Muhammad Zulfikar (kanan) sedang menyerahkan  paket bantuan kepada anak-anak yatim di lingkungan gampong Peulanggahan, Banda Aceh, Selasa (23/8).

Banda Aceh — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menyalurkan bantuan berupa zakat kepada 400 orang anak yatim  piatu korban musibah gempa dan tsunami di Aceh. Deputi Direktur Walhi Nasional, Ali Akbar kepada wartawan, Selasa (23/8) di Masjid Tgk. Dianjong, Gampong Pelanggahan, Kota Banda Aceh mengatakan sumber dana bantuan zakat ini dari hasil penggalangan dana publik khusus untuk Aceh yang dilakukan sejak tahun 2006 lalu.

Dikatakan Ali Akbar bersama Ketua Desk Disaster Walhi Nasional, Irhas Ahmady bahwa dana yang terkumpul secara keseluruah berjumlah Rp500 juta. “Sehingga dari uang itulah kita gunakan salah satunya untuk memberikan zakat kepada 400 anak yatim piatu yang merupakan korban tsunami di Aceh,” kata Ali Akbar.

Kenapa bantuan tersebut diberikan untuk anak-anak, Ali Akbar mengatakan sebagai regenerasi penerus yang bisa menyelamatkan lingkungan masa depan itu adalah anak-anak. Sehingga besar harapan agar anak-anak ini bisa berkomunikasi untuk menyelamatkan lingkungan hidup. “Semata-mata berfikir bagaimana menyelamatkan lingkungan,“ kata Ali Akbar.

Sementara itu Direktur Walhi Aceh, TM. Zulfikar kepada wartawan usai menyerahkan bantuan berupa uang dan tas yang berisi baju sekolah, baju shalat kepada 40 orang anak yatim piatu tsunami di Gampong Peulanggahan, Banda Aceh, Selasa (23/8) mengatakan  bantuan ini disalurkan di dua lokasi yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Proses pendataan anak-anak ini  berlangsung sejak Mei 2011. “Padahal masih sangat banyak jumlah anak yatim piatu tsunami di Aceh yang secara keseluruhan mencapai 2.000 lebih,” kata TM.

Zulfikar. Namun Walhi hanya menjangkau 400 orang anak yatim piatu tsunami yang berada di enam gampong dan enam panti asuhan. Sedangkan sisanya diharapkan peran andil pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang masih eksis. Enam gampong dan enam panti asuhan yang dimaksud Walhi sebagai daerah yang menerima bantuan tersebut adalah Gampong Deah

Raya, Alue Naga, Peulanggahan, Lampuuk, Meunasah Kulam di Kawasan Krueng Raya dan Lhoong Aceh Besar. Kemudian Panti YPPC,  YPAC, Bukesra, Jroeh Naguna, Rumah Yatim Kuta Malaka dan Rumah Sejahtera Darussa’adah.

Melalui The Globe Journal, Keuhik Peulanggahan, Husaini menyampaikan terima kasih kepada Walhi Aceh dan Walhi Nasional yang  telah memperhatikan anak-anak yatim piatu korban tsunami di Gampong Peulanggahan. Dari 3.000 lebih jumlah penduduknya, masih  banyak lagi anak-anak yatim yang sekiranya perlu dibantu oleh pihak-pihak lain.

“Semoga dengan bantuan dari Walhi ini bisa menjadi contoh bagi lembaga lain termasuk kepada pemerintah agar lebih peduli  terhadap anak-anak yatim piatu korban tsunami,” tukas Husaini.

http://www.theglobejournal.com/kategori/sosial/walhi-salurkan-zakat-buat-400-yatim-piatu-tsunami.php

Hukum Berpihak pada Penjahat Lingkungan

Penegakan hukum yang menjerat para pelaku kejahatan lingkungan tampak tak dipedulikan oleh para aparat penegak hukum. Bahkan, lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup, WALHI, tidak pernah menang sekali pun di meja hijau mana kalamenggugat para pelaku kriminalisasi lingkungan.

Pengusutan terhadap korupsi bahkan perampasan hak lahan warga untuk kepentingan eksploitasi pun minim dilakukan Polri. Alasannya? Kembali lagi berujung pada terbatasnya dana. Demikian disampaikan Deputi Direktur WALHI, Ali Akbar, dalam bincang-bincang dengan Kompas.com, pada Jumat (22/10/2010), di kantor WALHI, Jakarta.

"Penegakan hukum untuk masalah lingkungan di Indonesia ini mundur, ini bisa terlihat dari kecilnya kasus tindakan kriminal  lingkungan yang diusut pihak kepolisian. Setiap ditanya mengapa laporan tidak ditindaklanjuti, alasannya selalu karena dana terbatas sehingga tidak bisa investigasi sampai ke lokasi," ucap Ali.

Berdasarkan data yang dihimpun WALHI, dalam periode Januari-Juni 2010, Mabes Polri hanya menangani 13 kasus tindak pidana lingkungan dengan enam tersangka. Sementara di tahun 2009, total hanya 17 kasus dengan sepuluh tersangka.Bahkan untuk kasus-kasus yang diadvokasi WALHI, tidak ada satu pun yang berpihak pada kepentingan masyarakat mana kala sudah dilimpahkan ke meja hijau.

"Contohnya kita pernah menangani kasus Semen Gresik, kasus dam Kotopanjang dan banyak lagi tapi selalu kalah. Kerusakan akibat lingkungan ini fakta yang jelas dilihat dan langsung dirasakan masyarakat tapi tetap saja tidak digubris," ungkap Ali. Selama ini, menurut Ali, ketidakadilan dalam penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam terus  terjadi dengan keberpihakan pada pengusaha. Begitu banyaknya warga masyarakat yang dikriminalisasi, bahkan mengalami  kekerasan hingga tewas karena menghalang-halangi kegiatan pengusaha, baik dalam usaha perkebunan dan pertambangan.

Salah satu contoh kasus yakni terkait penetapan pengusaha sawit Murad Husein sebagai tersangka perampasan laahn di Banggai pada Maret 2010, hingga kini yang bersangkutan masih bebas dan kasusnya belum ditindaklanjuti. Sementara 17 warga dan aktivis saat ini mendekam di tahanan karena berdemonstrasi dan dituduh merusak fasilitas kntor perusahaan milik Murad Husein. "Oleh karena itu pemerintanh harus lebih serius menangani menegakkan hukum untuk menjerat para penjahat lingkungan ini.

Sementara itu, untuk teknis di lapangan terkait pemberian izin dan pengawasan eksploitasi juga harus ada dasar peraturan  pemerintahnya sehingga jelas dan tegas. Jangan hanya buat undang-undang tapi tidak ada instrumen operasionalnya," tandas Ali.

Adapun, di dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa semua peraturan pelaksana UU tersebut akan selesai dalam waktu setahun (tepat pada Oktober ini). Namun, jumlah peraturan pemerintah yang awalnya ditargetkan 20 buah hingga disusutkan menjadi sembilan saja hingga kini pun tak juga diwujudkan. (Kompas)

Pemakaian plastik berbahan singkong digalakkan

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bekerja sama dengan PT Veneta System kembali menggalakkan penggunaan kantong plastik berbahan dasar singkong untuk mengurangi penggunaan plastik yang sulit diurai.

“Penggunaan kantong plastik berbahan dasar singkong paling tidak bisa berkontribusi untuk melindungi planet ini,” kata Koordinator Divisi Penggalangan Sumberdaya Walhi M Ali Akbar di Jakarta, hari ini.Walhi dan PT Veneta System, perusahaan isi ulang tinta printer, meluncurkan kampanye bersama lebih bijak menggunakan kantong plastik dengan artis Melanie Subono sebagai Suporter Kampanye.

Ali Akbar mengatakan kampanye akan dilakukan di seluruh Indonesia yaitu di 150 outlet Veneta System melalui program donasikan penggunaan palstik untuk keselamatan lingkungan di Indonesia.“Sejak 2000 Walhi mengkampanyekan untuk lebih bijak menggunakan plastik dalam mendukung kebutuhan hidup sampai sekarang,” kata Ali Akbar.

Direktur PT Veneta System Nikolas Kusmadi mengatakan Veneta System akan melakukan upaya progresif dalam penggunaan kantong plastik dimana dari penggunaan plastik yang ramah lingkungan ditingkatkan lagi menjadi kampanye stop penggunaan kantong plastik. Nikolas mengatakan, plastik merupakan salah satu limbah yang paling sulit diurai, butuh waktu ratusan tahun untuk terurai.

“Bayangkan kalau plastik ini terus bertambah pasti planet kita akan penuh dengan plastik. Maka kami memulai ditoko-toko kami menggunakan plastik yang mudah diurai berbahan singkong,” kata Nikolas.plastik sebagai material pendukung kehidupan telah menyebabkan jumlah sampah di Jakarta mencapai 6.000 ton per hari berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta 2010.

Jumlah sampah plastik tersebut mengakibatkan timbunan sampah minimal 185 kali volume candi borobudur per tahun.(fsi)

Sumber : http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-urban/1467-pemakaian-plastik-berbahan-singkong-digalakkan

Kembalikan Perundingan Iklim ke Khitahnya

26/11/10. TEMPO Interaktif, Jakarta - Tiga hari menjelang Konferensi Para Pihak PBB untuk Perubahan Iklim Ke-16 atau "The Sixteenth Conference of Party" di Cancun, Meksiko, koalisi lembaga swadaya masyarakat menggalang Gerakan Rakyat Indonesia Bertanya. Jumat (26/11) pagi, gerakan ini diluncurkan di Jakarta.

Ada dua pertanyaan besar yang diajukan koalisi sejumlah lembaga antara lain Walhi, Institut Hijau Indonesia, Greenpeace, Kiara, KAU, IESR dan Sawit Watch. Pertama, sudahkah pemimpin-pemimpin negara Annex-1 menurunkan emisi secara nyata di negara mereka ? Berapa penurunan emisi yang sudah mereka lakukan hingga saat ini?

Kedua, apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia yang sedang berada di jurang bencana perubahan iklim ? Indonesia mengirimkan delegasi ke konferensi PBB di Cancun pada 29 November-10 Desember 2010.

Menurut Chalid Muhammad, dari Institut Hijau Indonesia, perubahan iklim merupakan salah satu bukti kegagalan model pembangunan yang selama ini dipraktikkan dunia, terutama di negara maju. Sayangnya solusi yang ditawarkan dalam rangkaian perundingan iklim belum mampu mengatasi masalah perubahan iklim. Pengurangan emisi secara global, tujuan yang menjadi mandat UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate Change) terlupakan, dan kian mengarah kepada praktek business as usual.

Setelah Konferensi PBB tentang Iklim di Copenhagen tahun lalu, kata Ali Akbar dari WALHI, tidak ada perubahan maupun gebrakan yang signifikan yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin negara dalam mengatasi perubahan iklim. Bahkan terdapat kecenderungan untuk melemahkan perundingan dan pengelakan negara-negara Annex-1 untuk benar-benar memenuhi komitmennya menurunkan emisi nyata di negara mereka masing-masing.

Rangkaian pertemuan dengan pembahasan berbagai isu tematik diselenggarakan UNFCCC sejak Februari 2009. Namun berbagai perundingan, belum dapat mencapai kesepakatan tentang seberapa besar penurunan emisi gas rumah kaca bagi negara maju setelah periode Protokol Kyoto. Komitmen negara maju dalam upaya memotong emisinya harus kembali dipertanyakan.

Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim, tulis koalisi lembaga swadaya masyarakat ini, dituntut dapat memainkan peran dalam mengarahkan arah negosiasi. Pertama, tetap fokus pada penurunan emisi secara nyata (tingkat karbon dioksida (CO2) dunia dijaga tidak lebih dari 450 ppm). Kedua, memastikan tidak ada kenaikan temperatur global diatas 2°C. Tidak dipenuhinya komitmen tersebut akan berakhir katastropik, dan merugikan Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

COP 16 di Mexico akan kembali menjadi saksi apakah pemimpin-pemimpin dunia benar-benar serius dengan berbagai komitmen mereka di masa lalu. Rakyat Indonesia, dan di berbagai negara berkembang lainnya, tidak dapat menunggu lagi janji-janji tersebut. Kami ingin melihat komitmen berubah menjadi kenyataan.

Ali Akbar menjelaskan pihaknya menggalang dukungan seluruh rakyat Indonesia, dan rakyat di negara berkembang lainnya, untuk mengajukan pertanyaan yang sama. Sudah saatnya pemimpin dunia tidak lagi bermain-main dan mempertaruhkan ratusan juta rakyat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan mempertahankan business as usual mereka.UNTUNG WIDYANTO

Sumber : http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-iklim/158-kembalikan-perundingan-iklim-ke-khitahnya

INFORMASI DIRI

Nama	M. ALI  AKBAR
Jenis kelamin	Laki-laki
Status pernikahan	Menikah
Kebangsaan	Indonesia
Agama	Islam
Tinggi badan	176      cm
Tempat dan tanggal Lahir	Bengkulu, 11 April 1971
Alamat	Jalan Cempaka 3 No 236 Kelurahan Kebun Beler propinsi Bengkulu
HP	0811735962
E-mail	akbar@walhi.or.id/boengbklu@gmail.com

Pendidikan Akademik

2008  -  Program pasca sarjana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Universitas Bengkulu

1992  -  1999 Fakultas pertanian Universitas Bengkulu

1987  -  1991 SMA Negeri Pagar Dewa Bengkulu

Kursus

2010  -  Pelatihan fasilitasi oleh inspirit

2008  -  Pelatihan penyusunan kebijakan lokal pasca bencana oleh MBPI

2007  -  SEA/EIA Oleh IISS/NESO Belanda

2006  -  Pelatihan fasilitatasi in house training oleh Inspirit

2005  -  Pelatihan CBRDM Oleh WALHI Jambi

2004  -  Pelatihan metodologi penelitian oleh yayasan Smeru

1996  -  Sekolah panjat tebing skyger Gunung parang, Jawab barat, Jakarta

Pengalaman kerja 2002-2011

1.  Pendamping kelompok pecinta alam, DEWAPALA, MATRAJAYA PALA Bengkulu

2.  Pendidikan dan pengorganisasian rakyat di Propinsi Bengkulu

3.  Advokasi stop konversi hutan rakyat Sungai Ipuh Bengkulu

4.  Advokasi stop pembangunan jalan di dalam Taman Nasional Kerinci Seblat

5.  Advokasi pembangunan pusat advokasi petani di Propinsi Bengkulu

6.  Advokasi Stop illegal logging oleh angkatan laut di pulau Enggano

7.  Advokasi stop penambangan pasir di Teluk Sepang Bengkulu

8.  Advokasi stop konversi hutan bukit daun dari perkebunan teh di Bengkulu

9.  Advokasi stop tambang pasir besi di Seluma bengkulu

10. Respon cepat dan rehabilitisi masyarakat pasca gempa di Mukomuko

11. Assistensi beberapa anggota WALHI Aceh pasca gempa dan Tsunami di Aceh

12. Konsultan yunior base line study CBDRM di Mukomuko

13. Program design Kampanye publik dampak perubahan iklim di propinsi bengkulu

14. Program design dan komunikasi donor di eksekutif naisonal WALHI

15. Penggalangan sumber daya publik guna mendukung kampanye dan advokasi WALHI

Pengalaman berorganisasi

1990 - 1991 : Koordinator DEWAPALA SMA Negeri 5 Bengkulu

1996 – 1998 : Koordinator divisi Rock climbing KAMPALA Universitas Bengkulu

1997 – 1999 : Koordinator pengurus Federasi Panjat Tebing Propinsi Bengkulu dan pada tahun 1998     menjadi ketua harian FPTI

1999 – 2004 : Direktur Eksekutif yayasan Kanopi bengkulu

2004 – sekarang : Ketua badan pengurus Yayasan kanopi Bengkulu

2003 – 2004 : Ketua Dewan Daerah WALHI Bengkulu

2004 – 2008 : Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu

2006 – 2008 : Koordinator Program AKAR Network

2008 – 2009 : Ketua Dewan Daerah WALHI Bengkulu

2009- 2011 : Kepala Departemen kelembagaan dan pengelolaan sumber daya Eksekutif nasional WALHI

 

KENAPA HARUS MEMILIH DIREKTUR WALHI ??

Pilihan hidup untuk mendedikasikan diri sebagai bagian dalam menjalankan kampanye dan advokasi keselamatan lingkungan hidup mulai dijalani sejak SMA. Pada tahun 1990 Bersama dengan teman-teman jurusan Biologi, mendirikan kelompok pecinta Alam (DEWA PALA) yang kemudian berkembang menjadi salah satu kelompok pecinta alam yang cukup disegani di propinsi Bengkulu.

Selama Kuliah di Universitas bengkulu, tergabung dalam kelompok aktivitas mahasiswa pecinta alam fakultas pertanian (KAMPALA). Dengan posisi sebagai ketua divisi rock climbing. Guna Mengembangkan dan memperkenalkan olah raga dengan tujuan menyelamatkan kawasan bukit kandis Bengkulu, pada tahun 1998 menjadi ketua harian federasi panjat tebing propinsi Bengkulu (FPTI).

Setelah menyelesaikan kuliah, sejak tahun 1999, bersama dengan 8 (delapan) orang alumni KAMPALA, mendirikan yayasan kanopi dan dipercaya memimpin organisasi tersebut. Hampir 5 (lima) tahun memimpin organisasi dengan fokus program menyelamatkan kawasan hutan bukit daun dan rimbo pengadang dari ekpansi perkebunan teh dan pertambangan batubara. Selain itu Selama di yayasan kanopi, agenda kampanye dan keselamatan pantai barat bengkulu juga menjadi salah satu program utama. Pilihan ini diambil selain belum ada yang fokus pada wilayah tersebut juga didasari oleh tingkat ancaman terhadap kawan pesisir dan hutan pantai Bengkulu baik dari ancaman abrasi samudera Indonesia maupun dari ancaman ekpansi perkebunan sawit. Pengorganisasi rakyat adalah langkah utama dari setiap gerakan yang dibangun. Hal ini dilatarbelakangi bahwa hanya ada satu kekuatan yang mampu mempertahankan kawasan ekologis yaitu dengan melakukan mobilisasi gerakan rakyat

.
Pasca mendaftarkan yayasan kanopi menjadi anggota WALHI pada tauhn 2002, tahun 2003 dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Daerah WALHI bengkulu dan pada tahun 2004 dipercaya untuk menjadi Direktur Eksekutif Eksekutif WALHI Bengkulu. Selama di WALHI bengkulu, gerakan rakyat tetap menjadi agenda utama yang dibuktikan dengan terbangunnya Komunitas hijau rakyat bengkulu yang merupakan wadah dalam menjalankan agenda strategis dan politik menyelamatkan kawasan penyangga kehidupan rakyat.

Tahun 2009, melalaui proses interview diterima menjadi staf di Eksekutif Nasional WALHI. Pada bulan Juni 2009 setelah dua bulan menjadi manager pendidikan dan kaderisasi, diminta untuk menjadi kepala departemen kelembagaan dan pengelolaan sumber daya sampai dengan bulan Juli 2011. Hampir sepuluh tahun di WALHI, dengan mengikuti semua proses keorganisasian (Anggota, Dewan Daerah, Direktur Eksekutif dan Deputi Direktur Eksekutif Nasional) merupakan modal utama yang mendukung setiap agenda yang dilaksanakan. WALHI adalah wadah yang tepat sebagai tempat belajar, kampanye dan advokasi keselamatan sumber-sumber kehidupan rakyat. Atas dasar pengalaman, kemampuan dan pengetahuan tentang WALHI secara keseluruhan, Saya berniat untuk mengemban tanggungjawab sebagai Direktur Eksekutif WALHI Nasional.